BANGTOGEL - Presiden Joko Widodo memberikan amanat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memperbanyak penerapan sertifikat elektronik seiring dengan perkembangan zaman.
Menindaklanjuti amanat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajarannya berupaya mengejar target dalam program 100 hari kerja menyangkut tranformasi elektronik.
"Kami berupaya merealisasikan arahan Bapak Presiden terkait penerapan sertifikat elektronik secara masif. Secara keseluruhan layanan kantor elektronik pada Februari 2024 baru ada di 10 kota/kabupaten di Indonesia, dan dalam 100 hari kerja, kami berhasil menambah hingga 114 kota kabupaten," ujar Menteri AHY dalam rangkaian Reforma Agraria Summit 2024 di Denpasar, Bali, Sabtu (15/6/2024).
Dengan demikian, terjadi penambahan sebesar lebih kurang 1.100 persen atau hampir 11 kali lipat.
Mengenai sertifikat elektronik, jumlah yang telah diterbitkan hingga 21 Februari 2024 sebanyak 19.802 sertifikat.
Kemudian, dalam 100 hari kerjanya terjadi peningkatan hampir tiga kali lipat hingga mencapai 62.753 sertifikat.
Menurut AHY, sertifikat elektronik ini menjadi penting ditinjau dari segi keamanan dokumen, kepastian hukum, dan kemudahan dalam bertransaksi. Program ini pun sejalan dengan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Dia berharap layanan sertifikat elektronik pada masa mendatang dapat diintegrasikan ke dalam sistem INA digital.
Ini merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan digital kepada masyarakat.
Tujuannya untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan publik secara online, serta mendukung transformasi digital di berbagai sektor.
"Dengan adanya sistem INA digital ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara real time dan efisien sehingga mendukung kemudahan layanan publik di Indonesia yang cepat, aman, transparan, dan berkualitas," kata AHY.
Dia juga menyoroti perwujudan kabupaten dan kota yang semakin modern, berkualitas, dan berstandar dunia.
Dengan tujuan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan pada tahun ini ada 104 kota dan kabupaten yang berstatus lengkap.
Dari target tersebut, pada saat AHY mulai menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, sejumlah 13 kota/kabupaten dinyatakan lengkap.
Lalu, dalam 100 hari kerja, terjadi penambahan 20 kota/kabupaten lengkap sehingga jumlah keseluruhan kota/kabupaten lengkap saat ini ada 33 kota/kabupaten.
"Upaya yang dilakukan tidak hanya secara fisik, tetapi juga tidak kalah penting, bahkan sangat mendasar, adalah menghadirkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang semakin modern, berkualitas, dan berstandar dunia," jelasnya.